kekerasan atas nama agama

Kekerasan Atas Nama Agama

KEKERASAN yang mengatasnamakan agama kembali terjadi. Penyerbuan dan aksi 

perusakan oleh massa terhadap Kampus Al-Mubarok, Parung, Bogor, beberapa 

waktu lalu kembali meninggalkan noda. Massa menyerbu markas Jemaat Ahmadiyah 

Indonesia (JAI), suatu kelompok yang mereka nilai mengajarkan aliran sesat.

Banyak pihak mengecam aksi kekerasan dalam menyelesaikan masalah perbedaan 

keyakinan. Kecaman itu tidak hanya didasarkan pada pandangan umum tentang 

cinta dan perdamaian sejati, tetapi juga dari segi ajaran Islam sendiri. 

Bahkan ditinjau lebih jauh, tampilnya kekerasan dalam menyelesaikan masalah 

perbedaan keyakinan, bertolak belakang dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.

Jika memandang Islam dari beberapa sisi, seperti dari sisi rahman dan rahim 

(sebagai sifat Allah yang terbanyak diungkap dalam Alquran), sisi hikmah dan 

pelajaran yang baik (bil hikmah wal mau'izhah hasanah), maupun segi ajaran 

atau teologisnya, maka tindakan kekerasan terhadap JAI perlu dikritisi. 

Namun dalam konteks ini, pertanyaan besarnya adalah mengapa kekerasan atas 

nama agama terus terjadi?

Bagi massa yang menyerbu, penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah sudah 

menjadi keharusan. Apalagi ada fatwa MUI yang menilai Ahmadiyah aliran sesat 

dan tidak diakui sebagai ajaran Islam. Dalam pandangan Islam, jika seorang 

muslim kemudian menganut ajaran sesat atau keluar dari Islam, maka ia 

menjadi murtad atau bughah (pemberontak). Dalam perspektif fikih, jika tidak 

bertobat dalam tiga hari, orang murtad tadi harus dihukum bunuh atau 

diperangi.

Dari pemberitaan media massa terbaca, sejak awal massa telah menuntut 

kegiatan jemaat Ahmadiyah di Parung dibubarkan. Pembubaran aktivitas 

Ahmadiyah, menurut mereka, adalah tuntutan yang islami sekali. Apalagi, dari 

segi fikih klasik dan struktur masyarakat Islam sendiri, pandangan dan 

tindakan itu dinilai tidak ada salahnya.

Mereka melihat pemerintah tidak tegas terhadap Ahmadiyah, walaupun MUI telah 

memberi fatwa Ahmadiyah sebagai aliran sesat dan menyesatkan. Tadinya mereka 

berharap, pemerintah membubarkan kegiatan Ahmadiyah, sebagai tindak lanjut 

fatwa MUI. Jika tidak, massa dapat mengambil tindakan sendiri.

Tetapi, jika ditinjau lebih dalam lagi, sesungguhnya ada kekeliruan mendasar 

dalam cara pandang mereka menghadapi realitas perbedaan keyakinan. Aksi 

kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah, selain kontroversial juga blunder. 

Walaupun atas nama menegakkan keyakinan, tindakan kekerasan itu bisa 

tergolong melanggar hukum negara.

Di samping itu, fatwa MUI sendiri, juga menghadapi kendala operasional. 

Apalagi, fatwa ulama tidak lagi berwibawa seperti dulu. MUI bahkan tidak 

lagi menjadi institusi sakral. Dalam pandangan publik, MUI pascareformasi 

sudah berbeda sekali, misalnya dengan MUI semasa dipimpin Buya HAMKA. Ketika 

kredibilitas ulama merosot, jangankan pemerintah yang bersifat "netral", 

individu-individu muslim saja banyak yang mengabaikan fatwa para ulama.

Kuatnya tuntutan supaya pemerintah tegas menindak aliran sesat, juga terasa 

tidak 'pas'. Pemerintah sendiri hanya akan bertindak di bawah koridor 

aturan-aturan formal kenegaraan, seperti UU atau instruksi presiden. 

Kalaupun, misalnya, ada instruksi tentang pemberantasan judi (yang juga 

menjadi tuntutan ajaran agama), prosesnya sangat panjang. Aparat di bawah 

bahkan kerap menunggu komando dari atasannya untuk menindak praktik maksiat.

Dengan demikian, selama ini sebagian anggota masyarakat melihat prosedur 

menegakkan amar makruf nahi mungkar dan menegakkan Islam secara kaffah 

sangat berbelit-belit. Mereka bahkan mendapat kesan, pemerintah tidak punya 

kemauan, sehingga diperlukan cara-cara "tegas" dari masyarakat. Problemnya, 

cara-cara tegas sering diaktualisasikan dalam bentuk kekerasan fisik. Selain 

tidak sabar, mereka juga merasa berwenang untuk menghukum.

Padahal, dalam konteks bernegara, tindak kekerasan atau represi oleh 

masyarakat tidak dibenarkan. Yang berhak melakukan represi (dalam 

pengertiannya yang 'netral') hanyalah negara. Masalahnya, dalam pandangan 

sebagian masyarakat, sekali lagi, logika seperti ini terasa berbelit-belit, 

sementara penyimpangan ajaran agama terus terjadi.

Dari perspektif ilmu pengetahuan, munculnya kekerasan sebagai solusi masalah 

sosial dan kemanusiaan, jelas menunjukkan adanya kesenjangan antara 

cita-cita (das sollen) dengan kenyataan (das sein). Kekerasan atas nama 

Tuhan, sesungguhnya juga membuktikan adanya kesenjangan antara agama 

teologis dan agama sosiologis-antropologis.

Meskipun demikian, kesenjangan antara das sollen dan das sein tentu suatu 

yang umum terjadi. Hegel, misalnya, menyebut hukum dialektika: 

tesis-antitesis-sintesis. Bahkan perspektif sosiologi dan antropologi agama 

berangkat dari kesadaran mencoloknya kesenjangan antara cita-cita dan 

kenyataan ini. Kedua cabang ilmu ini berkembang karena banyaknya 'keanehan' 

dalam kehidupan beragama. Perhatiannya juga tertuju pada keadaan yang 

dianggap tidak logis, tidak produktif, serta hal-hal 'aneh tapi nyata' 

lainnya, seperti kepercayaan kepada spiritual being, sakralitas, dan ragam 

ritualisme.

Dalam pemahaman umum sering dikatakan, agama berangkat dari keyakinan 

sedangkan ilmu dan filsafat berangkat dari keragu-raguan terhadap sesuatu. 

Tapi, dalam perkembangan terakhir, dikotomi agama-ilmu ini dipertanyakan. 

Orang bahkan telah berpikir tentang integrasi ilmu dan agama. Meskipun 

demikian, memulai sesuatu dari keyakinan juga tidak ada salahnya, asal tidak 

gampang menuding pihak lain salah atau sesat.

Auguste Comte (1798-1858), bapak ilmu sosiologi, membedakan kedua 

perspektif. Menurutnya, cara berpikir religius hendak menemukan jawaban yang 

absolut. Ini tentu berbeda dengan cara berpikir positif (ilmiah) yang 

menyadari kerelatifan kemampuan manusia. Orang modern tidak berpikir 

absolut. Melihat perkembangan peradaban umat manusia dewasa ini, dikotomi 

ilmu-agama, modern-religius, relatif-absolut seperti ini agaknya tidak 

relevan lagi menjawab tantangan zaman.

Realitas sosiologis lain menunjukkan, di mana pun agama dipegang orang 

banyak, jemaah, bahkan massa yang fanatik. Mereka melihat agama sebagai the 

ultimate concern. Setiap penganut agama meyakini bahwa agamanyalah yang 

benar. Di sinilah unsur-unsur fanatisme atas nama agama muncul.

Jika dicermati lagi, dalam konteks fenomena sosial, 'agama' yang dimaksud di 

sini bukan saja agama-agama resmi yang dikenal publik. Ciri fanatik terhadap 

sesuatu yang dipegang dan diyakini, tidak hanya terdapat dalam konteks agama 

(resmi), tetapi juga sekte, aliran, mazhab, bahkan kepada partai dan 

organisasi keagamaan, dan bahkan ideologi-ideologi sekuler. Makin rendah 

tingkat berpikir dan pemahaman keagamaan seseorang, makin sempit dan makin 

konkret sesuatu yang difanatikinya dalam kehidupan beragama.

Di samping itu, tindak kekerasan atas nama agama juga disebabkan oleh 

kecenderungan beragama hanya dari segi tertentu saja, seperti aspek hukum 

dan keyakinan, kolektivitas atau massanya saja. Segi lain, seperti 

rasionalitas, penghayatan rohaniah (tasawuf) cenderung terabaikan. Saatnya 

diperlukan beragama dengan segenap potensi diri yang dianugerahkan Tuhan. 

Wallahualam.***